Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada Kamis (28/7/2022) lalu memperlihatkan hubungan yang kuat antar kedua negara. Ia menilai hasil pertemuan pimpinan kedua negara tersebut diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

“Kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan dalam rangkaian kunjungannya ke Beijing dan Tokyo semakin memperlihatkan kemitraan strategis kita dengan Korea Selatan," kata Christina dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (1/8/2022).

Christina menyampaikan, sehari sebelumnya delegasi Komisi I DPR RI juga berada di Korea Selatan dalam rangka tugas pengawasan kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Dalam kunjungan tersebu, Komisi I DPR memastikan beberapa isu yang harus dikawal dengan baik untuk memperkuat diplomasi RI di Korsel. "Diplomasi tersebut seperti ekonomi, budaya, pariwisata, perlindungan WNI, dan menjajaki kemungkinan peluang kerja di luar sektor manufacturing dan perikanan bagi pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Selain isu ekonomi, kata politisi Partai Golkar tersebut, Komisi I DPR RI memberikan beberapa catatan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia seiring dengan dimulainya lagi pengiriman PMI ke Korsel. Menurut dia, Korsel adalah investor terbesar keenam di Indonesia sehingga sangat wajar Presiden Jokowi memberi perhatian khusus dalam kunjungannya, terutama Presiden sendiri yang menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para CEO perusahaan Korea Selatan.

"Ini memperlihatkan komitmen pemerintah memastikan Korsel adalah mitra strategis kita di bidang ekonomi, sekaligus memperlihatkan iklim investasi Indonesia saat ini yang kian kondusif," kata legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II tersebut. Dia menilai kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi turut menguatkan diplomasi RI di Korsel yang selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh perwakilan RI di Seoul.

Dari pertemuan dengan KBRI, Christina mengapresiasi inisiatif terbentuknya fungsi di KBRI untuk mendorong ekraf, digital, percepatan start up, dan diplomasi publik. "Kami mendorong KBRI untuk mengupayakan agar pekerja migran kita kita bisa merambah sektor lain di luar perikanan dan manufaktur. Karena ada potensi PMI kita untuk masuk pada bidang-bidang lain, misalnya pertanian," ujar Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. (tn/sf)